KRISIS KEPEMIMPINAN, MENGECAM TINDAKAN REPRESIF OLEH KEPOLISIAN di BIMA

Oleh :Guntiar (Sekretaris Umum HMI Komisariat FKIP Unram) 

Kepolisian Merupakan Sebuah Tiang ke stabilan dilingkungan masyarakat. Tapi pada akhir-akhir ini tidak dengan kepolisian yang berada di Bima Nusa Tenggara Barat(NTB). Justru Tindakan REPRESIF Yang dilakukan melukai hati rakyat. Karena 5 aktivis cipayung plus kabupaten bima  yang di tetapkan sebagai tersangka sekarang merupakan sebuah tongkat estafet yang diperjuangkan karena tidak adanya keadilan dan keseriusan yang di tunjukan oleh Pimpinan dari KABUPATEN BIMA dengan pemerintah propinsi nusa tenggara barat (NTB) untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Sehingga hadirlah aksi demonstrasi, dan yang lebih parahnya tindakan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian yang diluar batas kewajaran dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi padahal masa aksi hanya menyampaikan aspirasi mereka dengan damai...

Perkap no 9 tahun 2008 tentang tatacara penyelenggara, pelayanan, pengamanan, dan penyelesaian perkara penyampaian aspirasi dimuka umum. Perkap no 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Seluruh peraturan sudah jelas adanya bahwasannya polisi merupakan pengayom masyarakat apalagi dalam hal yang sedang terjadi saat ini.

Polisi selaku penegak hukum dan pengendali keamanan sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 merupakan pengaman, pengayom dan pelindung masyarakat bukan penyiksa, sehingga bisa untuk semaunya melakukan sesuatu diluar batas kewajaran terhadap masa aksi.

Dilihat dari pada sejarah aksi demonstrasi akhir-akhir ini, sering kali tindakan REPRESIF dilakukan oleh pihak kepolisian yang ada di Bima. Seakan Mahasiswa dan masyarakat dibenturkan oleh kepolisian, maka dari itu Para pemimpin di KABUPATEN BIMA harus bertanggung jawab atas hal ini. Jangan ada kong kali kong disetiap instansi yang mengakibatkan rakyat menderita dan beberapa orang di Tahan. Dan realitas itupun terjadi di depan mata kita sampai saat ini..

Dengan Ini kami mengecam dengan keseriusan, bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan kepolisian sangat diluar batas kewajaran terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis cipayung plus kabupaten bima. Seluruh tindakan, perlakuan, serta cara penanganan yang kurang tepat ditunjukan kepolisian daerah bima. Yang menandakan bahwa para pimpinan daerah bima cacat dalam menjalankan tugas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya