Mundur Sekejap, Maju Mendadak: Demokrasi Setengah Hati di FHISIP UNRAM


Oleh : Mavi Adiek Garlosa (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNRAM) 

“Mereka yang mestinya menjaga pagar, kini ikut masuk ke arena; lalu kita diminta percaya bahwa pertandingannya tetap adil?”

Pemilihan Wakil Dekan (PILWADEK) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) kembali menjadi sorotan. Bukan karena antusiasme sivitas akademika atau adu gagasan dari para calon, melainkan karena praktik birokrasi yang menodai nilai-nilai demokrasi yang semestinya dijaga di lingkungan akademik.

Salah satu sorotan tajam dalam proses PILWADEK kali ini adalah pencalonan mendadak dari sekretaris panitia pemilihan, yang sebelumnya terlibat aktif dalam proses verifikasi dan pemeriksaan berkas calon lain. Secara mengejutkan, yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepanitiaan dan langsung mencalonkan diri sebagai wakil dekan, semua terjadi dalam hari yang sama, lengkap dengan surat keputusan pengunduran diri yang langsung ditandatangani.

Situasi ini bukan hanya menciptakan konflik kepentingan, tetapi juga mengaburkan batas antara birokrasi dan politik fakultas. Bagaimana bisa seseorang yang memeriksa kelayakan calon lain kemudian menjadi pesaing dalam pemilihan yang sama? Ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, tapi merupakan tamparan keras terhadap etika kelembagaan.

"Jika birokrasi kampus bisa dibentuk sesuai kepentingan oknum, maka demokrasi bukan sedang dirayakan, melainkan sedang dijalankan seperti sandiwara."

Cawe-Cawe Birokrasi yang Terstruktur

Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ketika SK pengunduran diri bisa keluar dengan cepat dan mulus dalam hari yang sama, itu menunjukkan adanya dugaan cawe-cawe atau keterlibatan birokrasi dekanat. Apakah ini kebetulan? Atau justru bukti bahwa birokrasi telah dimobilisasi untuk melancarkan jalan bagi calon tertentu?

Fakultas Hukum,Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FHISIP) sebagai lembaga ilmiah seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas prosedural. Tetapi kenyataan ini justru menunjukkan bagaimana prosedur bisa dilipat dan dibentuk mengikuti kepentingan oknum. Dalam dunia akademik yang sehat, netralitas panitia pemilihan adalah prinsip tak terganggu. Sekali panitia ikut bermain sebagai peserta, maka seluruh proses kehilangan legitimasi.

Demokrasi Tanpa Nilai

Kita sering mendengar bahwa demokrasi di kampus adalah miniatur demokrasi bangsa. Jika benar begitu, maka apa yang terjadi di PILWADEK FHISIP ini adalah cermin buruk dari pembusukan sistem sejak dini. Demokrasi tanpa nilai etik akan menjelma menjadi demokrasi prosedural belaka, sebatas pemilihan, tapi tanpa keadilan.

Mahasiswa, dosen, dan Seluruh masyarakat kampus berhak mempertanyakan:
Apakah proses ini adil bagi calon lain yang sejak awal mendaftar dan mengikuti seluruh tahap dengan jujur?
Apakah fakultas tidak memiliki mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan seperti ini?
Dan yang paling penting: di mana peran dekanat dalam menjamin bahwa proses PILWADEK bersih dari intervensi dan akomodasi diam-diam?

Kegentingan Etika di Ruang Akademik

Apa yang terjadi di PILWADEK FHISIP UNRAM saat ini bukan sekadar insiden birokrasi, melainkan indikasi dari kegentingan etik yang mengancam kredibilitas institusi akademik. Bila kampus gagal menjaga netralitas dan keadilan dalam proses internalnya, maka jangan heran jika publik kehilangan kepercayaan pada lulusan-lulusannya, yang belajar bukan dari buku, tapi dari teladan yang bobrok.

Pemilihan Wakil Dekan seharusnya menjadi ruang kontestasi ide dan integritas, bukan arena permainan licik yang dibungkus formalitas. Jika kampus tidak berbenah, maka “wakil rakyat” dari dunia akademik hanya akan menjadi cerminan dari sistem yang sejak awal tidak pernah bersih.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya