Ombak Tak Punya Batas Wilayah: Refleksi untuk Bupati Lotim

Oleh : Mavi Adiek Garlosa ( Anggota Bantuan Hukum Karang Taruna Kecamatan Pujut) 

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh pernyataan Bupati Lombok Timur yang secara terang-terangan mengusir peselancar asal Lombok Tengah yang tengah membawa tamu surfing di kawasan Ekas, Kecamatan Jerowaru. Pernyataan ini, bila dikaji lebih dalam, bukan hanya mencoreng semangat kolaborasi antarwilayah di Pulau Lombok, tapi juga memperlihatkan pendekatan keliru terhadap pengelolaan potensi wisata.

Kawasan Ekas adalah salah satu spot surfing terbaik di Lombok, bahkan di Indonesia. Ia dikenal oleh komunitas internasional sebagai tempat yang masih alami dan memiliki ombak berkualitas dunia. Dalam konteks inilah, kehadiran para pemandu, peselancar, maupun pelaku wisata – baik dari Lombok Timur, Tengah, maupun dari luar daerah – seharusnya dilihat sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang saling melengkapi, bukan saling berebut wilayah.

Pernyataan Bupati yang mengusir peselancar dari Lombok Tengah seakan mempersempit makna "daerah" hanya sebatas batas administratif. Padahal, wisata adalah ranah yang bersifat lintas batas, terbuka, dan inklusif. Tidak ada dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang membatasi pemandu atau pelaku wisata hanya boleh beroperasi di tempat asalnya. Justru, kolaborasi lintas daerah itulah yang memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan.

Yang lebih memprihatinkan, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarpelaku wisata lokal. Alih-alih memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi internasional, sikap seperti ini justru akan membuat investor dan wisatawan berpikir ulang: apakah Lombok benar-benar siap menjadi destinasi global jika sesama pelaku wisata saja "diusir"?

Alih-alih mengusir, Pemkab Lombok Timur semestinya memfasilitasi dialog antarpelaku wisata, membuka ruang pelatihan bersama, hingga membuat sistem berbagi manfaat ekonomi yang adil. Tidak semua daerah punya SDM yang cukup di bidang surfing guide, dan wajar bila pelaku dari daerah lain datang mengisi kekosongan tersebut. Inilah esensi kerja sama.

Sudah waktunya pemerintah daerah melihat potensi wisata bukan sebagai "milik pribadi" tapi sebagai warisan bersama. Surfing di Ekas bukan milik Lombok Timur saja, melainkan milik semua yang mencintai Lombok, pariwisata, dan laut Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya