Aliansi Mahasiswa Unram Laporkan Rektor ke Ombudsman dan Kemendikti saintek atas Tafsir Hukum Bermasalah

Mataram – Polemik Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Universitas Mataram (Unram) terus bergulir dan menuai sorotan tajam. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Unram melayangkan kritik keras terhadap tim hukum Pemira yang dinilai memberikan tafsir hukum yang ambigu dan menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional dalam organisasi mahasiswa.

Dalam pernyataannya, aliansi menyebut bahwa tafsir hukum yang dipakai oleh tim hukum cenderung mengaburkan hierarki peraturan. Mereka menilai tim hukum justru mengedepankan asas yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan yang rendah, padahal konteks peraturan yang digunakan adalah lex specialis (aturan khusus) dan lex generalis (aturan umum) — yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menafsirkan peraturan teknis seperti Juknis Pemira dan Peraturan Mahasiswa.

“Dalam kasus ini, Peraturan Pemira dan Juknis seharusnya diperlakukan sebagai aturan khusus, sementara Peraturan Mahasiswa adalah aturan umum. Penafsiran terbalik yang dilakukan tim hukum menunjukkan kekeliruan logika hukum yang serius,” ujar juru bicara Aliansi Mahasiswa Unram, Kamis (4/7).

Yang lebih disayangkan, menurut mereka, adalah sikap Rektor Universitas Mataram yang justru mengamini tafsir yang cacat tersebut. Rektor dinilai tidak mengambil peran sebagai penengah yang objektif, melainkan malah menguatkan posisi yang secara substansi dan prosedur bermasalah.

“Ketika tafsir hukum yang menyesatkan justru disahkan oleh otoritas tertinggi kampus, ini bukan sekadar soal Pemira. Ini adalah krisis integritas kelembagaan dan pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi mahasiswa,” tambahnya.

Merespons hal itu, Aliansi Mahasiswa Unram menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, kejanggalan tafsir hukum, dan pembiaran oleh Rektor ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kemendikbudristek – Direktorat Jenderal Dikti Saintek.

“Kami percaya bahwa dalam negara hukum, tidak ada satu pun lembaga yang kebal dari evaluasi. Ombudsman dan Kementerian harus turun tangan mengusut dugaan maladministrasi dan sikap permisif terhadap pelanggaran,” tegas mereka.

Aliansi juga meminta agar proses hukum dan demokrasi kampus Unram tidak dibiarkan berjalan di atas tafsir yang kabur dan manipulatif. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tim hukum dan mekanisme legalisasi keputusan Pemira yang dianggap cacat hukum.

Sampai berita ini diturunkan, pihak rektorat Unram belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dan laporan yang akan diajukan oleh Aliansi Mahasiswa tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya