Kisruh Tafsir Hukum Pemira UNRAM: Tuduhan Ketidakobjektifan dan Sikap Rektor yang Dianggap Bermuatan Kepentingan


Mataram, 4 Juli 2025 — Polemik seputar Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Mataram (UNRAM) terus berlanjut. Kali ini, muncul tanggapan keras dari sejumlah pihak terhadap tafsiran Tim Hukum yang dianggap tidak objektif dalam menilai jalannya proses pemira, serta sikap Rektor UNRAM yang dinilai mengamini penilaian tersebut secara sepihak.

Tim Hukum dari salah satu pasangan calon (paslon) menilai bahwa penilaian yang diberikan tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang jernih dan objektif. Menurut mereka, justru tafsiran tersebut sarat akan kepentingan tertentu dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi kampus.

“Penilaian yang disampaikan Tim Hukum sangat janggal dan tidak sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku di tingkat universitas. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menjunjung tinggi keadilan dan integritas proses demokrasi,” ungkap salah satu juru bicara paslon.

Lebih lanjut, mereka menyoroti sikap Rektor yang dinilai terlalu cepat mengamini tafsiran sepihak dari Tim Hukum, tanpa mendengar dan mengklarifikasi pandangan dari pihak lain, termasuk Panitia dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Hal ini menurut mereka semakin memperkuat dugaan bahwa ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Bagaimana mungkin sebuah penilaian yang masih diperdebatkan dan sarat tafsir langsung dijadikan dasar keputusan? Ini preseden buruk bagi kampus. Rektor seharusnya menjadi penengah yang bijak, bukan justru memperkuat keberpihakan,” lanjutnya.

Situasi makin panas ketika mencuat dugaan bahwa Tim Hukum yang memberi penilaian justru mengalami "masuk angin", istilah yang kerap digunakan untuk menyebut adanya permainan di balik layar. Kecurigaan ini muncul dari pernyataan anggota tim hukum paslon yang merasa proses kajian hukum tidak dilakukan secara profesional dan transparan.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Rektorat belum memberikan tanggapan resmi. Namun, tekanan dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kampus terus menguat agar pihak universitas membuka ruang dialog terbuka dan menyelenggarakan audit terhadap proses penyelenggaraan pemira secara menyeluruh.

Mahasiswa menuntut agar hasil pemira tidak hanya dinilai dari tafsiran sempit dan bersifat sepihak, melainkan berdasarkan evaluasi menyeluruh yang adil dan transparan demi menjaga marwah demokrasi kampus UNRAM.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa