Rektor Unram dan Relasi Kuasa Terselubung dalam Penunjukan Wakil Dekan FHISIP 2025: Konflik Kepentingan yang Terstruktur

Oleh: Mavi Adiek Garlosa (Mahasiswa fakultas Hukum, Ilmu sosial dan Ilmu politik universitas Mataram) 

Di tengah riuhnya kontroversi hukum Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Universitas Mataram, satu figur muncul ke permukaan dengan dua peran yang saling bertaut: sebagai penafsir hukum Pemira yang mendukung tafsiran sepihak dan kini ditunjuk langsung oleh Rektor menjadi Wakil Dekan FHISIP 2025.

Situasi ini bukan hanya janggal, tetapi menyiratkan adanya indikasi relasi kuasa yang manipulatif, benturan kepentingan yang nyata, dan pengabaian prinsip dasar tata kelola kampus yang sehat. 

Antara Tafsir Hukum dan Konsolidasi Kekuasaan

Dalam polemik Pemira Unram 2025, mahasiswa menyoroti banyaknya pelanggaran: mulai dari cacat prosedural, intervensi aturan teknis yang bertentangan dengan norma umum, hingga tafsir hukum yang ditengarai mengabaikan asas legalitas dan asas lex specialis derogat legi generali.

Ironisnya, figur yang selama ini berdiri di balik tafsir yang melegitimasi proses yang cacat itu alih-alih dikritisi, justru diangkat menjadi Wakil Dekan oleh Rektor. Publik kampus pun bertanya: apakah ini penghargaan atas keberpihakan hukum? Apakah independensi akademik sudah dikorbankan demi stabilitas semu kekuasaan?

Ini bukan spekulasi liar. Ini adalah alarm keras tentang konflik kepentingan yang terang benderang. Penunjukan jabatan struktural kepada figur yang sebelumnya berpihak dalam tafsir hukum Pemira adalah bentuk abuse of discretion, yaitu penyalahgunaan kewenangan rektor secara halus namun sangat merusak.

Hukum yang Dilipat dan Etika yang Dirobohkan

Rektor memang memiliki wewenang administratif dalam menunjuk pejabat fakultas. Namun wewenang itu bukan tanpa batas. Dalam kaidah hukum administrasi negara, dikenal prinsip "freies ermessen" kebebasan bertindak yang harus tetap tunduk pada prinsip kepatutan, keadilan, dan akuntabilitas.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wewenang digunakan secara transaksional, bukan rasional. Akademisi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas malah dijadikan alat konsolidasi kekuasaan.

Lebih dalam lagi, ini adalah bentuk nyata dari tafsir hukum yang dimobilisasi untuk kepentingan elit struktural. Hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, tapi alat justifikasi dan kini, “penafsirnya” diberi jabatan. Jika ini bukan konflik kepentingan, lalu apa?

Rektor Harus Bertanggung Jawab Secara Moral dan Akademik

Jika pemilihan Wakil Dekan hanya menjadi ruang tukar-menukar posisi atas dasar loyalitas hukum, maka demokrasi kampus sedang dalam ancaman serius. Penunjukan ini tidak hanya mencederai etika kepemimpinan akademik, tapi juga menghancurkan kepercayaan sivitas akademika terhadap integritas rektorat.

Kampus bukanlah kerajaan. Jabatan bukan alat membalas budi. Dan hukum bukan panggung politik. Rektor harus tahu bahwa tindakan ini bisa dibaca sebagai bentuk patronase akademik, yang memperlemah meritokrasi dan merusak marwah institusi.

 Ketika Jabatan Dijadikan Alat Balas Jasa

Kita sedang menyaksikan bagaimana jabatan disulap menjadi hadiah atas keberpihakan hukum. Ini bukan hanya persoalan etis, tapi juga mengandung implikasi hukum administrasi dan moral institusi. Rektor sebagai pimpinan tertinggi, tidak hanya harus dimintai klarifikasi, tapi harus mempertanggungjawabkan keputusan ini di hadapan publik kampus.

Jika tak segera dikoreksi, kampus akan menjelma menjadi ruang steril dari kritik, dan hukum hanya akan menjadi topeng kekuasaan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya