Sekretaris HIMASTA Soroti Pembangunan Beach Club dan Hotel Mewah di Tanjung Aan


Lombok Tengah, 25 Juni 2025 Sekretaris Himpunan Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna (HIMASTA), Hongki Candra Saputra, menyampaikan kritik terhadap rencana pembangunan beach club dan hotel berbintang lima yang digagas oleh ITDC di kawasan pesisir Tanjung An, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Menurutnya, proyek tersebut menyimpan berbagai persoalan, mulai dari minimnya pelibatan warga lokal hingga dampaknya terhadap lingkungan dan tatanan sosial masyarakat.
“Pembangunan pariwisata berskala besar seperti ini cenderung lebih menguntungkan investor. Padahal masyarakat lokal seharusnya menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri,” ujar Hongki dalam diskusi rutin HIMASTA pada Rabu (25/6).
 *Akses Masyarakat Dibatasi, Ruang Hidup Terancam* 
Salah satu sorotan utama HIMASTA adalah semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap wilayah pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber mata pencaharian warga. Proyek beach club dan hotel mewah dinilai bukan hanya mempersempit ruang gerak masyarakat, tetapi juga dapat menghilangkan koneksi warga dengan aktivitas ekonomi tradisional yang sudah berlangsung turun-temurun.
Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika, termasuk Tanjung An, telah menyebabkan pembatasan akses warga terhadap pantai, lahan pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Beberapa area mulai dipagari, membuat nelayan dan petani kesulitan melintasi atau menggunakan wilayah yang dulu bebas diakses.
 *Ancaman Ketimpangan Ekonomi di Tengah Janji Kemajuan* 
Pantai Tanjung An merupakan tumpuan ekonomi warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor informal seperti berdagang makanan, menyewakan perlengkapan wisata, hingga menjadi pemandu wisata. Aktivitas ini menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang inklusif dan tumbuh secara alami.
Namun, proyek-proyek mewah yang terus berkembang di sekitar kawasan tersebut mulai menyingkirkan aktivitas ekonomi rakyat. Ruang usaha yang dahulu terbuka kini mulai dibatasi untuk kepentingan korporasi. Akibatnya, banyak warga kehilangan akses berdagang dan berinteraksi langsung dengan wisatawan, yang berujung pada menurunnya pendapatan mereka secara signifikan. “Alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan semacam ini justru memperlebar kesenjangan. Hanya segelintir pihak yang diuntungkan, sementara warga lokal semakin termarjinalkan,” tambah Hongki.
 *Pemerintah Daerah Diminta Ambil Peran* 
HIMASTA menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah sebagai penyeimbang dalam dinamika pembangunan ini. Partisipasi aktif masyarakat lokal tidak boleh sebatas simbolis, melainkan harus dijamin dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Jika pembangunan terus dilakukan tanpa perlindungan terhadap hak dan ruang hidup warga, bukan tidak mungkin akan muncul konflik sosial dan ketidakadilan yang makin tajam. Karena itu, HIMASTA mendesak agar pemerintah daerah bersama pengelola KEK Mandalika melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak pembangunan serta memastikan keterlibatan warga menjadi prioritas utama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya