September Kelam yang Tak Pernah Usai


Oleh: Juanda Ali Sahbana

Jakarta, malam itu, 1 September 2025. Di sebuah kantor kecil milik Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen seorang advokat HAM masih bekerja di depan laptopnya. Tiba-tiba, pintu didobrak. Sekitar tujuh sampai delapan orang berseragam polisi masuk tanpa permisi, merampas ponsel, menonaktifkan CCTV, dan membawa Delpedro pergi tanpa sepatah kata tentang alasan penangkapan.

Kantor sunyi. Rekan-rekan Delpedro hanya bisa tertegun, tak percaya bahwa di negeri yang katanya demokratis, peristiwa seperti ini masih terjadi. Ini bukan satu-satunya. Sejak 26–30 Agustus, ribuan orang turun ke jalan. Mereka bukan hanya mahasiswa. Ada buruh, nelayan, guru, driver ojek online rakyat biasa yang muak. Muak karena pajak yang mencekik, muak melihat wakil rakyat berjoget di tengah krisis, muak melihat aparat menindas rakyat hingga merenggut nyawa Gelombang kemarahan merebak di seluruh Indonesia. Tapi seperti sejarah yang berulang, aparat menjawab dengan represi. Penangkapan sewenang-wenang terjadi di banyak kota. Sejumlah orang bahkan hilang.

Nama-nama korban pun satu per satu menyeruak ke publik seperti daftar panjang yang tak seharusnya ada Affan Kurniawan (Jakarta), Sarina Wati (Makassar) Saiful Akbar (Makassar) Muhammad Akbar Basri (Makassar) Rusdamdiansyah (Makassar) Sumari (Solo) Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta) Andika Lutfi Falah (Jakarta), Iko Juliant Junior (Semarang), hingga Septinus Sesa (Manokwari).

Mereka tewas dalam gelombang protes itu. Dan daftar korban hilang pun menambah luka
Bima Permana Putra, hilang sejak 31 Agustus.
M. Farhan Hamid, terakhir terlihat di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Bimo Syahputradewo, hilang sejak 30 Agustus, lokasi terakhir Mako Brimob. Bagi keluarga, setiap hari adalah siksaan. Menunggu kabar yang mungkin tak pernah datang. Dari kacamata hak asasi manusia, semua ini jelas pelanggaran serius. Hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Penangkapan tanpa surat perintah melanggar hukum. Membatasi akses bantuan hukum melanggar prinsip due process. Dan penghilangan paksa? Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakui dunia internasional.

Namun di negeri ini, sepertinya sejarah “September Kelam” terus berulang. Kita pernah kehilangan mahasiswa pada Tragedi Semanggi II (1999). Kita pernah kehilangan Munir (2004). Kini, dua dekade setelahnya, luka itu kembali menganga.Negara semestinya hadir untuk melindungi. Bukan mencederai. Bukan membuat rakyat takut bersuara. Di tengah semua ini, ada satu pertanyaan yang terus menggema Sampai kapan? Sampai kapan kita harus membayar mahal hanya untuk menyampaikan pendapat? Sampai kapan aparat dibiarkan menjemput paksa tanpa surat, menonaktifkan kamera, menghilangkan orang?
Tragedi ini bukan sekadar rangkaian peristiwa. Ia adalah peringatan keras bahwa demokrasi kita sedang sakit. Dan jika kita diam, bukan tidak mungkin, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya