simbol kemegahan ketimbang kebutuhan mendasar

Oleh juanda Ali Sahbana Sekjend KBMLU 

Di Dusun Setangi Gunung, Lombok Utara, sekitar 200 jiwa warga masih harus menunggu giliran air bersih yang hanya mengalir tiga hari sekali. Mandi, mencuci, bahkan sekadar menampung air untuk minum, semuanya menjadi kemewahan yang tak semua orang bisa nikmati setiap hari.

Tak jauh dari sana, di sekolah-sekolah pelosok, anak-anak belajar di ruang kelas yang dindingnya retak pascagempa. Beberapa masih menggunakan bangku seadanya, bahkan ada yang menulis di lantai. Rumah-rumah darurat pun masih berdiri, menjadi saksi betapa pemulihan bencana belum benar-benar tuntas.

Namun di tengah kondisi itu, Pemerintah Daerah Lombok Utara justru memutuskan mengalokasikan Rp 5,3 Miliar dari APBD untuk pembebasan lahan pembangunan Pendopo Bupati. Keputusan ini sontak menuai pertanyaan mengapa harus membeli lahan baru, sementara Pemda memiliki banyak aset tanah yang bisa dimanfaatkan? 
Kebijakan tersebut bukan hanya pemborosan, 
tetapi juga menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu di balik proyek pendopo.

Tentu, langkah ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran. Ini soal rasa keadilan. “Kenapa bangunan megah yang dipikirkan, sementara air bersih saja belum beres?

Jalan-jalan di Tanjung masih penuh lubang Di pelosok desa, akses transportasi semakin sulit Di sisi lain, musyawarah pembangunan yang digelar tiap tahun hanya terasa sebagai kosmetik rapat demi rapat tanpa benar-benar mendengar kebutuhan warga.

Kebijakan pembebasan lahan pendopo seakan menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih gedung daripada rakyatnya  Padahal, berharap anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak perbaikan sekolah, pemulihan rumah tahan gempa, dan layanan publik dasar. 

hentikan pemborosan, batalkan pembebasan lahan, audit aset daerah, dan alihkan APBD untuk rakyat. Karena bagi warga Lombok Utara, ini bukan semata soal efisiensi anggaran, melainkan soal empati dan keberpihakan.

Pemerintah daerah seharusnya turun ke lapangan, dari pesisir hingga ke gunung, melihat sendiri bagaimana rakyat masih berjuang untuk sekadar hidup layak. Sebab yang ditunggu rakyat bukanlah pendopo megah, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar rumah yang layak, sekolah yang aman, jalan yang baik, dan air yang mengalir setiap hari.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya