Tuntutan Rakyat Tertutup Framing Anarkis: Mengurai Kejanggalan Aksi 30 Agustus di NTB


Aksi unjuk rasa pada 30 Agustus di Nusa Tenggara Barat (NTB) berawal di Mapolda NTB dengan agenda utama menyampaikan tuntutan rakyat Namun, massa aksi menolak untuk diterima oleh Wakapolda karena sejak awal komitmen aksi adalah agar Kapolda NTB secara langsung menemui dan menerima aspirasi Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa kemudian bergeser menuju kantor DPRD NTB

Namun, terdapat sejumlah kejanggalan dalam dinamika aksi tersebut Sebelum massa aksi tiba di kantor DPRD NTB, gedung DPRD telah terbakar lebih dahulu Situasi di lapangan pun semakin tidak kondusif dengan munculnya aksi perusakan Menyadari eskalasi yang terjadi, para pimpinan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB segera turun tangan mengamankan serta menarik massa agar tidak terjebak dalam tindakan yang merugikan bersama

Yang patut menjadi pertanyaan serius adalah minimnya pengamanan pada saat itu, khususnya di kantor DPRD NTB  Biasanya, aksi-aksi yang berlangsung selalu dikawal secara ketat dan teratur, sehingga mustahil ada massa yang bisa masuk ke dalam gedung DPRD Akan tetapi, pada 30 Agustus, pengamanan justru sangat longgar, bahkan dapat dikatakan seolah-olah memberi ruang terjadinya chaos Hal ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat skenario terselubung untuk menggiring opini publik bahwa gerakan rakyat identik dengan tindakan anarkis

Jika ditarik ke belakang, kemarahan rakyat tidak muncul secara tiba-tiba Ada akumulasi kekecewaan

-Kebijakan kenaikan tunjangan DPR,
-Penerapan pajak PBB di daerah-daerah,
-Proses legislasi RKUHAP yang cacat formil karena minim partisipasi publik, serta
-Sejumlah pasal dalam RKUHAP yang berpotensi merugikan masyarakat
-Di NTB pun adanya terkait dana siluman kek mandalika dan banyak sekali juga isu daerah maupun nasional 

Gelombang kritik pun semakin masif, baik di media sosial maupun lewat demonstrasi langsung Sayangnya, respons pemerintah dan elit DPR justru kontraproduktif, bahkan beberapa ditunjukkan dengan gestur joget-joget di ruang publik Hal ini semakin melukai perasaan masyarakat

Puncak kemarahan terjadi ketika dalam aksi, seorang pengemudi ojek online (ojol) dilindas aparat, memicu eskalasi protes di berbagai daerah. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakmampuan pemerintah mendengar suara rakyat telah memicu ledakan sosial

Namun demikian, terdapat indikasi kuat bahwa kericuhan yang terjadi bukan sepenuhnya murni dari massa aksi Banyak aktor tidak dikenal yang diduga sengaja hadir untuk memprovokasi dan memperkeruh situasi

Jika kita tarik dalam kerangka sejarah, algoritma seperti ini bukanlah hal baru Pola-pola lama yang kerap digunakan kekuasaan untuk meredam gerakan rakyat tampak kembali dipraktikkan membiarkan chaos, memasukkan provokator, kemudian membalikkan narasi agar publik melihat rakyat sebagai pihak yang anarkis Dengan demikian, substansi tuntutan yakni penderitaan dan keresahan masyarakat tertutupi oleh framing bahwa rakyatlah biang kerusuhan

Pada akhirnya, yang harus dipahami adalah bahwa aksi 30 Agustus bukanlah sekadar letupan emosional, melainkan akumulasi dari kebijakan yang menindas Jika pola lama ini terus dibiarkan, gerakan rakyat akan selalu diposisikan salah, sementara akar persoalan tak pernah benar-benar diselesaikan

#SEGERAMEMBAIKINDONESIAKU🇮🇩
#PANJANGNAFASPERJUANGAN🌻

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya