PEMIRA INKES YARSI Mataram 2025 Digugat: Cacat Prosedural dan Mencederai Prinsip Demokrasi Kampus

Mataram, 29 Oktober 2025*— Sejumlah mahasiswa (INKES) YARSI Mataram yang tergabung dalam *Aliansi Peduli Demokrasi Kampus (APDK)* resmi mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Raya (PEMIRA) INKES YARSI Mataram 2025. Gugatan ini diajukan karena ditemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran prosedural yang dianggap mencoreng prinsip demokrasi di lingkungan kampus.

Menurut keterangan APDK, pelaksanaan PEMIRA tahun ini tidak memenuhi syarat sah secara prosedural maupun etika penyelenggaraan pemilu mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak Ada Calon yang Memenuhi Persyaratan Resmi dari PEMIRA.
Seluruh pasangan calon dinilai tidak lolos verifikasi administrasi sesuai syarat yang ditetapkan panitia sendiri.
2. AD/ART PEMIRA Belum Disahkan.
Proses PEMIRA berjalan tanpa dasar hukum yang sah karena dokumen AD/ART belum mendapatkan pengesahan resmi.
3. Pencoblosan Tidak Sah dan Cacat Prosedural.
Jumlah pemilih tidak mencapai batas minimal 50% + 1 suara dari total mahasiswa aktif, yang berarti hasil pemilihan tidak mencerminkan legitimasi demokratis.
4. Panitia Memberikan Surat Peringatan Tanpa Kejelasan Tindakan.
Tidak ada tindak lanjut atau mekanisme keberatan yang transparan terhadap surat peringatan tersebut.
5. Tim Paslon Nomor Urut 1 Mencegat Saksi.
 Pada pukul 16.15, saksi dari pihak lain dicegat saat hendak memeriksa surat suara, menghambat proses pengawasan independen.
6. Pendukung Paslon Nomor Urut 1 Masuk Dua Kali ke Arena Pencoblosan.
 Ditemukan pelanggaran serius berupa pendukung yang masuk kembali tanpa atribut atau izin resmi panitia.
7. Aturan Tidak Ditetapkan Secara Formal.
Regulasi PEMIRA hanya berupa catatan tanpa bukti legal seperti tanda tangan Ketua Panitia, sehingga tidak memiliki kekuatan administratif.
8. Demokrasi yang Dipertanyakan.
 Banyak mahasiswa memilih untuk tidak memberikan suara karena tidak percaya pada tiga pasangan calon yang maju. Kondisi ini mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan aktor demokrasi kampus.

“Proses PEMIRA kali ini cacat dari hulu ke hilir. Tidak ada kejelasan hukum, prosedur dilanggar, dan asas keadilan diabaikan. Ini bukan demokrasi, ini manipulasi,” tegas " Lalu Teguh firdaus, salah satu penggugat dari YARSI Mataram.

APDK menegaskan bahwa gugatan ini bukan bentuk ketidakpuasan terhadap hasil, melainkan tindakan moral dan konstitusional untuk menegakkan integritas demokrasi mahasiswa. Mereka menuntut agar hasil PEMIRA 2025 dibatalkan, kemudian dilaksanakan ulang dengan mekanisme yang sah, transparan, dan berlandaskan AD/ART yang sudah disahkan.

“Kami tidak sedang memperjuangkan kekuasaan, tapi keadilan dan etika dalam berorganisasi. Demokrasi kampus tidak boleh dijadikan alat legitimasi bagi proses yang cacat,” tutup Teguh.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya