Catatan 10 November : Ketidakpantasan Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto


Oleh : Bayu Nicola Hasbillah 
(Mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unram)

Buming, perihal pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap salah satu mantan Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Soeharto. Mengingat 10 November adalah hari Pahlawan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan sedikitnya 10 tokoh besar sebagai Pahlawan Nasional. Diantaranya adalah Gus Dur, Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyah, Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Saikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih Garingging, dan Zainal Abidin Syah. 

Namun dari ke-10 tokoh Pahlawan Nasional tersebut, Soeharto salah satu yang menjadi perbincangan hangat dikalangan anak muda, aktivis, politisi bahkan masyarakat pada umumnya. Karena rata-rata mereka menilai bahwa Soeharto tidak layak dan tidak pantas dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional mengingat jejaknya yang penuh kontroversi dengan tatanan berkehidupan. Mulai dari peristiwa 1980-an terkait PETRUS (Penembakan Misterius) hingga pelanggaran HAM berat yang tak kunjung terselesaikan. 

Sehingga itulah yang menjadi dasar publik spontan menolak dengan tegas pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto. Memang jika melihat rekam jejaknya Soeharto tidak layak menjadi Pahlawan Nasional karena keterlibatannya dalam pelanggaran HAM juga kepemimpinan Orde Baru menorehkan sejarah kelam berupa pembunuhan massal dan kekerasan politik pada masa itu.

Membahas lebih dalam tentang Kebijakan PETRUS (Pembunuhan Misterius) pada tahun 1980-an, merupakan pembunuhan diluar hukum (extra judicial killing) terhadap ribuan warga sipil yang diduga melakukan tindakan kriminalitas. Secara fundamental jelas tindakan tersebut mencederai hak hidup sebagai warga negara. Dalam hal itu laporan Komnas HAM dan pengakuan negara dalam pernyataan Presiden tentang penyesalan atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Mengulik tabir peristiwa 1965-1966 terindikasi korban berjumlah ratusan ribu hingga satu juta jiwa akibat brutalitas aparat maupun pemerintah. Sehingga Komnas HAM melakukan penyelidikan Pro Justitia terhadap berbagai kasus HAM pada masa Orde Baru, termasuk peristiwa Trisakti, Semanggi dan Peristiwa yang terjadi tahun 1965.

Terkuak juga pada tahun 2004 Transparency International (TI) yang menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup dengan estimasi kekayaan yang diperoleh secara ilegal mencapai US$15-35 Miliar. Dengan demikian Soeharto merupakan simbol dari KKN Sistemik. Bukankah seorang Pahlawan Nasional harus bebas dari perbuatan tercela, sementara Soeharto pernah dinobatkan sebagai koruptor terkaya di dunia. 

Soeharto juga pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya dengan menggunakan sistem otoriter, yang menindas kebebasan berpendapat dan membubarkan organisasi yang kritis. Kepemimpinan Orde Baru ditandai dengan pembatasan hak sipil, pemberdelan media dan pembatasan partai politik yang merupakan cerminan dari sistem yang anti demokrasi. Gelar pahlawan yang seharusnya diberikan kepada pejuang demokrasi bukan kepada pemimpin yang merepresi rakyatnya sendiri. 

Melihat dari sisi hukum, pemberian gelar pahlawan Nasional terhadap Soeharto harus ditolak, karena secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di pasal 25 Undang-Undang tersebut mensyaratkan penerima gelar harus memiliki integritas moral, keteladanan, dan mempunyai kelakuan yang baik. Soeharto yang dinobatkan sebagai koruptor terkaya di dunia oleh Transparency International (TI) dan secara hukum terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan negara triliunan rupiah melalui Yayasan Supersemar yang sesuai dengan Putusan MA No. 140 PK/ Pdt/ 2015, tidak memenuhi syarat integritas moral dan berkelakuan baik. Selain itu seperti yang dijelaskan diatas, rekam jejaknya dalam Pelanggaran HAM berat selama Orde Baru semakin mengindikasikan bahwa ia memiliki kecacatan yang tidak bisa diterima sebagai teladan bagi bangsa. 

Memberikan gelar Pahlawan Nasional tersebut, berarti mengkhianati amanat Reformasi dan memutihkan kejahatan masa lalu. 

#TolakSoehartoJadiPahlawanNasional

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya