*SUARA MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI RAKYAT* *(SAMUDRA NTB)**MENYOROTI DARURAT PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN DI NTB KHUSUSNYA DIPULAU LOMBOK.MENUNTUT PENCOPOTAN KANWIL KEMENAG NTB ATAS KEGAGALAN FUNGSI PENGAWASAN

Oleh : Hendrawan ketua Samudra NTB

Ketua Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) dengan tegas menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan moral atas maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Pulau yang selama ini dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid kini tercoreng oleh berbagai peristiwa yang mencederai nilai nilai keagamaan, kemanusiaan, serta rasa aman anak dan santri sebagai generasi penerus bangsa.

Fenomena ini bukan lagi kasus insidental, melainkan telah menunjukkan pola sistemik yang berulang. Ketika kekerasan seksual terus terjadi di institusi pendidikan berbasis agama, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya pelaku, tetapi juga kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan oleh negara, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi NTB.

TANGGUNG JAWAB KANWIL KEMENAG YANG DIABAIKAN
Secara kelembagaan, Kanwil Kemenag NTB memiliki tugas dan fungsi strategis sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 12 dan Pasal 54, yang menegaskan bahwa:

Peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), yang menegaskan bahwa:

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin perlindungan anak dari kekerasan seksual (Pasal 21).

Setiap institusi pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara tegas mewajibkan:

Pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Kewajiban institusi dan pejabat berwenang untuk tidak melakukan pembiaran atas praktik kekerasan seksual.

Peraturan Menteri Agama RI terkait pembinaan dan pengawasan pondok pesantren, yang menempatkan Kanwil Kemenag sebagai pemegang mandat negara dalam pengawasan, evaluasi, dan pembinaan pesantren.

Namun dalam kenyataannya, maraknya kasus pelecehan seksual di pesantren di NTB membuktikan bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Tidak adanya sistem pencegahan yang kuat, lemahnya evaluasi berkala, serta minimnya mekanisme pengaduan yang aman bagi korban menunjukkan kegagalan serius dalam menjalankan amanat undang-undang.

KEGAGALAN INSTITUSIONAL, BUKAN ISU PERSONAL
SAMUDRA NTB menegaskan bahwa tuntutan ini bukan serangan personal, melainkan kritik keras terhadap kegagalan institusional. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, jabatan adalah amanah, dan setiap amanah yang gagal dijalankan harus dievaluasi secara tegas dan terbuka.

Ketika lembaga pengawas lalai, maka korban terus berjatuhan,

Pelaku merasa aman berlindung di balik simbol agama,

Dan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan negara semakin runtuh.

Atas dasar tersebut, SAMUDRA NTB mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk segera

Merekomendasikan pencopotan Kepala Kanwil Kemenag NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif.

Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pondok pesantren di NTB.

Memastikan adanya mekanisme perlindungan korban yang berpihak pada keadilan, bukan pada citra institusi.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dan rakyat, SAMUDRA NTB menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa secara konstitusional dan damai. Aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap pembiaran, sekaligus upaya menyuarakan hak-hak korban yang selama ini dibungkam oleh relasi kuasa dan stigma sosial.

Kami percaya bahwa agama tidak pernah mengajarkan kekerasan, dan pesantren sejatinya adalah ruang pembentukan akhlak, bukan ruang ketakutan. Oleh karena itu, diam adalah bentuk kejahatan, dan bersuara adalah kewajiban moral.

SAMUDRA NTB akan terus berdiri bersama korban, menuntut keadilan, dan memastikan negara tidak abai terhadap penderitaan rakyatnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya