JAMIL NTB & LSM RAKYAT BANGKIT SERUKAN BOIKOT RAKERWIL PSI NTB ‼️


SIARAN SIKAP & PERNYATAAN RESMI

Jaringan Aktivis Milenial NTB & LSM Rakyat Bangkit

Kedatangan Wakil Menteri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PSI NTB menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Ketum Jaringan Aktivis Milenial NTB bersama LSM Rakyat Bangkit secara tegas menyatakan sikap menolak kehadiran Wakil Menteri RI dalam kegiatan tersebut.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Kami menilai bahwa kehadiran pejabat negara dalam forum internal partai politik, terlebih dalam momentum konsolidasi daerah, berpotensi mencederai prinsip netralitas jabatan publik. Wakil Menteri adalah representasi negara, bukan alat legitimasi politik kelompok tertentu. Ketika jabatan publik dibawa masuk ke ruang-ruang politik praktis, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap integritas pemerintahan.

Ketua Umum Jaringan Aktivis Milenial NTB (Arul) menegaskan bahwa NTB bukan panggung untuk kepentingan politik simbolik yang dibungkus dengan jabatan negara. “Kami menolak keras segala bentuk politisasi jabatan publik. Kehadiran Wakil Menteri dalam Rakerwil PSI NTB adalah bentuk ketidakpekaan terhadap etika pemerintahan dan mencederai semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

Senada dengan itu, LSM Rakyat Bangkit menilai bahwa kegiatan tersebut berpotensi menjadi ajang pencitraan politik yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. “Rakyat NTB hari ini masih dihadapkan pada persoalan nyata—pendidikan, kesejahteraan, dan ketimpangan sosial. Kehadiran pejabat negara dalam forum partai justru menunjukkan jarak antara elite dan realitas rakyat,” ungkap perwakilan LSM tersebut.

Kami menegaskan:

  1. Menolak kedatangan Wakil Menteri RI dalam kegiatan Rakerwil PSI NTB.

  2. Mendesak agar pejabat publik menjaga netralitas dan etika dalam menjalankan tugas negara.

  3. Mengingatkan seluruh elemen kekuasaan agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik praktis.

Aksi penolakan ini adalah bentuk kontrol publik dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kami tidak anti terhadap individu atau partai tertentu, namun kami berdiri tegak menjaga marwah demokrasi dan etika bernegara.

NTB bukan panggung politik kekuasaan. NTB adalah milik rakyat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya