Pembayaran Pengadaan Bansos Tersendat, Dinas Sosial Lombok Timur Jadi Sorotan

Pembayaran Pengadaan Bansos Tersendat, Dinas Sosial Lombok Timur Jadi Sorotan

Lombok Timur — Permasalahan pengadaan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Lombok Timur. Hingga saat ini, pihak penyedia beras mengeluhkan belum adanya pembayaran dari Dinas Sosial Lombok Timur terkait kebutuhan beras untuk program bansos.

Salah satu penyedia beras, Mavi Adiek Garalosa, mengaku telah menyalurkan beras sesuai dengan permintaan dan kebutuhan program. Namun, hingga kini pembayaran dari pihak dinas belum juga direalisasikan.

“Kami sudah menyalurkan beras sesuai kontrak, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan pembayaran. Ini tentu memberatkan kami secara finansial,” ujar Mavi Adiek Garalosa.

Lebih lanjut, Mavi Adiek Garalosa menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan. Ia menyebutkan rencana untuk melakukan hearing dengan Bupati Lombok Timur guna meminta kejelasan.

“Jika tidak ada itikad baik, kami akan mengajukan hearing ke bupati. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan mendatangi langsung kantor Dinas Sosial Lombok Timur untuk menuntut kejelasan,” tegasnya.

Keterlambatan ini disebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kekhawatiran, baik dari sisi keberlanjutan distribusi bantuan maupun kepercayaan pihak ketiga terhadap pemerintah daerah.

Di sisi lain, masyarakat berharap agar persoalan ini segera diselesaikan. Program bansos merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Keterlambatan dalam aspek administrasi dan keuangan dikhawatirkan dapat berdampak pada distribusi bantuan ke depan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan pembayaran tersebut. Publik pun mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bansos.

Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain menjaga kepercayaan mitra kerja, hal ini juga penting untuk memastikan program bantuan sosial tetap berjalan optimal tanpa hambatan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola anggaran yang baik dan tepat waktu merupakan kunci dalam keberhasilan program sosial pemerintah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Klarifikasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah: Tidak Ada Rencana Aksi Besok, Tanda Tangan pimpinan Lembaga Dimanipulasi

Gambar
Lombok Tengah – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi tentang rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar besok. Pihak aliansi dengan tegas membantah kabar tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak pernah merencanakan aksi turun ke jalan pada waktu yang dimaksud. Informasi yang beredar dinilai sebagai upaya manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kami tegaskan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda Lombok Tengah tidak akan melaksanakan aksi besok. Ada indikasi manipulasi tanda tangan lembaga tanpa sepengetahuan kami. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan nama baik organisasi,” tegas perwakilan aliansi. Aliansi juga mengecam keras tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurut mereka, cara-cara seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencederai perjuangan gerakan mahasiswa serta pemuda yang selama ini me...
Baca selengkapnya

Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus swasta Medical Farma Husada, Aktivis: ombudsman dan kementerian segera investigasi.

Gambar
Dugaan praktek Jual beli beasiswa di kampus MFH tersebut menguak betapa lemahnya orientasi pendidikan kita. Beasiswa yang semestinya di berikan bagi mereka yang kurang mampu dan berprestasi justru di salah gunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Beasiswa untuk kependidikan yang diberikan melalui kuota kepada beberapa pejabat senator pusat tersebut kini jadikan sebagai usaha untuk meraup keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa terpaksa harus membelinya dengan jumlah yang cukup besar.  Pembelian beasiswa dilakukan pada saat pendaftaran masuk kampus, lalu pihak kampus akan mengarahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi akan di berikan beasiswa (tanda jadi).  Pada saat melakukan investigasi dan observasi kevalidan, mahasiswa universitas Mataram menemukan beberapa orang di lapangan. Berdasarkan dari laporan tersebut hingga proses dan mekanismenya rupanya dugaan praktek Jual beli Tersebut benar adanya.  Menurut mereka...
Baca selengkapnya

Rektor Unram Gagal: Kegagalan Kepemimpinan dalam Satu Periode Mengurus Mahasiswa

Gambar
Oleh: Mavi ADIEK GARLOSA (Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Mataram)  Dalam dunia pendidikan tinggi, rektor adalah simbol kepemimpinan tertinggi di universitas. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga penjaga nilai-nilai akademik, demokrasi kampus, dan kesejahteraan mahasiswa. Sayangnya, dalam satu periode terakhir, kepemimpinan rektor Universitas Mataram, telah menunjukkan banyak kegagalan yang mencoreng marwah institusi pendidikan itu sendiri, terutama dalam urusan kemahasiswaan. Mahasiswa adalah pilar utama dalam dinamika kampus. Mereka tidak sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang seharusnya mendapatkan ruang partisipasi, perlindungan, serta dukungan moral dan institusional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal masa kepemimpinannya, rektor tampak abai terhadap dinamika dan problematika mahasiswa. Kasus Kekerasan 2023: Cermin Abainya Kepemimpinan Salah satu noda kelam yang belum terhapus dalam sejarah kamp...
Baca selengkapnya